Peraturan Perundang-undangan tentang KORUPSI

NO.	NOMOR PERATURAN	JUDUL PERATURAN UNDANG – UNDANG
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980	Tindak Pidana Suap
2	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Perubahan UU 6-1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
4	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999	Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
5	Undang-Undang 31 Tahun 1999	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000	Perubahan Kedua UU 6-1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
7	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	Kepolisian Negara Republik Indonesia
9	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
10	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003	Mahkamah Konstitusi
11	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004	Kejaksaan Republik Indonesia
12	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006	Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
13	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006	Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003)
14	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006	Badan Pemeriksa Keuangan
15	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007	Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
16	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik
17	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009	Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
18	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	Pelayanan Publik
19	Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
20	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009	Kekuasaan Kehakiman
21	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010	Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
22	Undang-Undang No. 8 Tahun 2010	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
22	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
PERATURAN PEMERINTAH
1	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000	Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000	Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003	Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
4	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
5	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006	Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
6	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006	Hak Keuangan Kedudukan Protokol Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
7	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
8	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
PERATURAN PRESIDEN
1	Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005	Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
2	Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2006	Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Sekretaris Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010	Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
5	Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
KEPUTUSAN PRESIDEN
1	Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2	Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2004	Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3	Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004	Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
4	Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2007	Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
INSTRUKSI PRESIDEN
1	Intruksi Presiden Nomor 30 Tahun 1998	Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2	Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2004	Inpres 2/2004 Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Proses Hukum Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
3	Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004	Percepatan Pemberantasan Korupsi
4	Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011	Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011
PERATURAN MENTERI
1	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PW.02.03	Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
2	Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010	Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
3	Permen PAN dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010	Road Map Reformasi 2010-2014
4	Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010	Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah