WAKAF

WAKAF

                Wakaf adalah perbuatanhukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

A.                  Ketentuan Wakaf

1.       Pengertian wakaf

Wakaf secara bahasa berarti menahan, diam, atau berhenti. Wakaf menurut istilah, yaitu menahan suatu harta yang sifatnya tahan lama dan mempertahankannya untuk kebaikan. Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan.

Wakaf termasuk amalan sedekah jariah yang pahalanya akan terus mengalir kepada wakif (yang berwakaf) meskipun ia sudah meninggal dunia.

لَنتَنَالُواْالْبِرَّحَتَّىتُنفِقُواْمِمَّاتُحِبُّونَوَمَاتُنفِقُواْمِن شَيْءٍفَإِنَّاللّهَ بِهِعَلِيمٌ

Artinya:
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

“Apabila manusia wafat terputuslah amal perbuatannya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan, dan anak yang saleh.”

2.       Rukun Wakaf

a.       Wakif (pihak yang menyerahkan wakaf), yaitu orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya dengan syarat :

1.       Pemilik sah dari harta yang akan diwakafkan.

2.       Dewasa, menyadari, dan menyetujui tujuan melepaskan hak miliknya kepada orang lain.

3.       Tidak boleh mempunyai utang jika harta wakaf hanya cukup untuk membayar utang.

b.      Mauquf (harta yang diwakafkan), yaitu harta bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan lama dan bernilai seperti tanah dan mobil.

c.       Mauquf alaihi (pihak yang menerima wakaf atau nadzir), yaitu kelompok atau badan hukum yang ditugasi untuk memelihara dan mengurus benda wakaf.

d.      Sigat (ikrar sereh terima wakaf), yaitu pernyataan wakif untuk mewakafkan benda miliknya.

3.       Syarat Wakaf

a.       Orang yang berwakaf hendaklah mukallaf.

b.      Harta yang diwakafkan hendaklah tahan lama.

c.       Harta yang diwakafkan dapat bermanfaat, milik sendiri, dan tidak dibatasi waktu.

d.      Tujuan wakaf untuk beribadah kepada allah.

e.      Ijab kabul harus jelas dan mengandung kata-kata wakaf.

f.        Orang yang diserahi wakaf dapat dipercaya.

4.       Hukum wakaf

Wakaf hukumnya sunah. Pada dasarnya benda wakaf tidak boleh dilakukan perubahan kecuali ada alasan :

a.       Sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf yang diikrarkan oleh wakif.

b.      Untuk kepentingan umum.

5.       Hikmah wakaf

a.       Mngurangi kesenjangan sosial karena sebagai bentuk sedekah.

b.      Dicintai manusia dan allah karena wakaf merupakan perbuatan baik.

c.       Menunjang kualitas sumber daya manusia karena wakaf untuk kepentingan umum.

6.       Perilaku cerminan hikmah wakaf

a.       Memahami dan mempelajari pentingnya harta wakaf.

b.      Memiliki niat yang iklas dan sungguh-sungguh untuk wakaf.

c.       Meningkatkan etos kerja.

d.      Mempunyai rasa kepedulian dan empati terhadap kaum dhuafa.

e.      Bekerja sama dengan teman-teman untuk membantu kepentingan masyarakat.

B.                   Perwakafan di Indonesia

1.       Peraturan Undang-Undang di Indonesia tentang wakaf

a.       PP. No. 28/1997 tentang perwakafan tanh milik

b.      Peraturan Mendagi No.6/1997 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik.

c.       Peraturan Menteri Agama no. 1/1997 tentang pelaksanaan PP No 28/1997.

d.      Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Kep/P/75/76tentang formulir dan pedoman Pelaksanaan Aturan tentang Perwakafan Milik.

2.       Tata Cara Wakaf

a.       Calon wakif harus menghadap nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

b.      Ikrar wakaf disaksikan minimal oleh dua orang.

c.       Ikrar wakaf juga dapat ditulis dengan persetujuan Departemen Agama Kabupaten atau Kota.

d.      Tanah wakaf dalam keadaan tuntas bebas dari ikatan dan sengketa.

3.       Kelengkapan Administrasi Wakaf

a.       Sertifikat kepemilikan harta yang sah.

b.      Surat keterangan kepala desa

c.       Ada izin bupati atau walikota

4.       Hak Pengelola Wakaf

a.       Berhak menerima penghasilan dari tanah wakaf.

b.      Mneggunakan fasilitas dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya.

C.                   Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf diserahkan kepada nadzir. Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.

1)      Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Tugas :

a.       Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola  dan mengembangkan harta wakaf.

b.      Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bersekala nasional dan internasional.

c.       Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan setatus benda harta wakaf.

d.      Memberhentikan dan mengganti nadzir.

e.      Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

f.        Membrikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan dibidang perwakafan.

2)      Syarat Pengelolaan Wakaf (UU No 41 tahjun 2004)

a.       Nadzir Perseorangan

Ø  Warga negara Indonesia

Ø  Beragama islam

Ø  Dewasa

Ø  Amanah

Ø  Mampui secara jasmani dan rohani

Ø  Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

b.      Organisasi

Ø  Pengurus organidsasi yang bersangkutan memnuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat.

Ø  Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam.

c.       Badan Hukum

Ø  Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat.

Ø  Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Ø  Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam.

d.      Syarat Pengelolaan Wakaf UU No.41 tahun 2004

Ø  Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya.

Ø  Pengelolaan dan pengembangan sesuai dengan perinsip syariah.

Ø  Pengelolaan dan pengembangan dilakukan secara produktif.

Ø  Pengelolaan dan pengembangan dijamin oleh lembaga penjamin syariah.

Ø  Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dilarang melakukan perubahan kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indinesia.